Jakarta – Rentetan insiden pelayaran yang terjadi antara Juli hingga September 2026 menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem keselamatan pelayaran nasional. Penanganan yang terbatas pada pergantian pejabat saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Sebuah evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terulangnya tragedi yang lebih besar di masa depan.
Tragedi yang Menggugah Kesadaran
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, setidaknya lima kecelakaan laut yang fatal telah terjadi. Di antaranya, tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang mengakibatkan ratusan orang hilang, hilangnya kontak dengan KM Cepat Arupadhatu 1 di Selat Sunda, kebakaran yang melanda KMP Putri Yasmin saat berlayar di rute Padang Bai-Lembar, terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di Sapudi, serta karamnya KM Nurul Salsa di Selayar.
Pandangan Para Ahli
Menurut pengamat maritim, DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, serangkaian tragedi ini menjadi sinyal bahwa evaluasi harus lebih mendalam daripada sekadar mencari siapa yang bertanggung jawab. Penting untuk menganalisis secara komprehensif mengapa sistem keselamatan pelayaran nasional tidak mampu mencegah insiden-insiden tersebut.
“Jika kita hanya mencari kesalahan pada individu, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama ketika individu baru menggantikan posisi tersebut. Keselamatan pelayaran seharusnya menjadi tanggung jawab sistem yang berkelanjutan,” tegasnya dalam sebuah wawancara.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Pergeseran posisi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud pada 18 September 2026 menjadi salah satu fokus perhatian. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari penyegaran manajerial. Namun, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menganggap permasalahan jauh lebih kompleks dan menyarankan pembentukan panitia kerja khusus untuk mengevaluasi kecelakaan kapal.
Marcellus menekankan bahwa meskipun pejabat dapat berganti, kapal tetap harus berlayar dengan aman. Oleh karena itu, fokus utama harus pada penguatan sistem yang ada agar dapat berfungsi dengan baik.
Mata Rantai yang Harus Dievaluasi
Evaluasi menyeluruh seharusnya mencakup semua mata rantai yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran, bukan hanya segmen tertentu. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
- Kelaikan Kapal dan Pengawasan Modifikasi: Kasus tenggelamnya KM Virgo yang diduga telah dimodifikasi menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap stabilitas dan sertifikasi kapal.
- Kompetensi dan Kesiapan Awak: Pelatihan keselamatan yang dilakukan oleh PT PELNI pada KM Bukit Raya harus menjadi indikator sejauh mana kesiapan awak kapal dalam situasi darurat.
- Prosedur dan Budaya Keselamatan: Prosedur keselamatan harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar tulisan yang terpampang di dinding.
- Regulator dan Operator: Operator bertanggung jawab atas operasional kapal, sementara regulator harus bekerja secara independen untuk memastikan standar keselamatan dijalankan dengan baik.
- Komunikasi dan Koordinasi: Pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pihak, termasuk operator, regulator, dan awak kapal, untuk memastikan setiap prosedur keselamatan diimplementasikan dengan baik.
Keselamatan Pelayaran Sebagai Budaya
Marcellus mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari budaya dan disiplin yang berlaku. “Ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap kehidupan manusia. Laut tidak memerlukan laporan yang hanya terhenti di atas kertas, melainkan sistem yang benar-benar berfungsi dan dapat diandalkan,” tutupnya.
Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, menjadi jelas bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional membutuhkan perhatian serius dan tindakan konkret untuk mencegah terulangnya kecelakaan di masa yang akan datang. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistemik adalah kunci untuk memastikan keselamatan pelayaran yang lebih baik di Indonesia.
Pentingnya Pelatihan dan Kesiapan Awak
Salah satu faktor kunci dalam keselamatan pelayaran adalah kompetensi dan kesiapan awak kapal. Pelatihan berkala yang diadakan oleh operator kapal harus benar-benar memastikan bahwa setiap anggota awak memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam situasi darurat. Hal ini mencakup pemahaman tentang muster list, jalur evakuasi, serta kemampuan untuk bertindak cepat dan efektif saat penumpang panik.
Implementasi Prosedur Keselamatan
Prosedur keselamatan harus diinternalisasi di antara seluruh awak kapal. Ini berarti bahwa setiap individu harus memahami pentingnya melaporkan potensi risiko sebelum kecelakaan terjadi. Budaya pelaporan yang terbuka dan tanpa rasa takut akan sanksi adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang aman.
Regulasi yang Kuat dan Independen
Regulasi yang baik sangat penting dalam memastikan keselamatan pelayaran. Operator kapal harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas, sementara regulator harus berfungsi secara independen untuk memastikan bahwa standar keselamatan dipatuhi. Kerja sama antara operator dan regulator tidak boleh mengurangi kekuatan pengawasan yang ada.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sistem keselamatan pelayaran nasional dapat diperkuat, sehingga insiden-insiden tragis seperti yang telah terjadi tidak akan terulang di masa depan. Seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman dan lebih andal bagi semua pengguna jasa.
➡️ Baca Juga: Daftar SNBT 2026: Tidak Ada Pilihan Kampus Pusat UTBK Menurut Aturan Baru
➡️ Baca Juga: Buruan!! Promo JSM Indomaret Hari Ini Bikin Dompet Aman! Cek Barangnya!
