basket Berita Epriyanto Kasmuri Perbasi Jabar

Epriyanto, Ketua Terpilih Perbasi Jabar, Siap Melawan dan Pertimbangkan Arbitrase

2 1 minute read

Gejolak yang melanda Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Jawa Barat (Pengprov Perbasi Jabar) semakin memanas. Situasi ini dipicu oleh penentuan ketua baru hasil Musyawarah Daerah (Musda) 2026, Epriyanto Kasmuri, yang dengan tegas menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbasi. Epriyanto menyatakan ketidakpuasannya terhadap penunjukan caretaker dan rencana Musda ulang yang dinilai tidak berdasar.

Keputusan Kontroversial DPP Perbasi

Keputusan DPP Perbasi untuk menunjuk caretaker dalam rangka mempersiapkan Musda ulang di Jawa Barat dianggap aneh oleh banyak pihak. Epriyanto menegaskan bahwa proses pemilihan ketua sebelumnya telah berlangsung dengan sah dan sesuai dengan prosedur organisasi yang berlaku.

Polemik ini dimulai setelah DPP Perbasi mengeluarkan surat nomor 158/DPP/IV/2026 yang diterbitkan pada 10 April 2026. Dalam surat tersebut, DPP memutuskan untuk menunjuk caretaker dengan tujuan mengadakan Musda ulang, yang langsung memicu reaksi keras dari Epriyanto.

Reaksi Epriyanto Kasmuri

Menanggapi keputusan DPP, Epriyanto mengungkapkan rasa herannya terhadap alasan di balik keputusan tersebut. “Keputusan ini tentu memunculkan kebingungan di internal organisasi, karena sebelumnya proses Musda telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung pada 15 April 2026.

Dia menjelaskan bahwa Musda Perbasi Jabar telah dilaksanakan pada 14 Februari 2026, di mana semua tahapan persidangan telah dilalui dan melahirkan kepengurusan baru yang saat ini aktif menjalankan berbagai program organisasi.

Program dan Administrasi yang Sudah Dijalankan

Epriyanto menekankan bahwa kepengurusan hasil Musda telah berhasil melaksanakan beragam program secara efektif. Dia juga menambahkan bahwa DPP Perbasi sebelumnya telah menerima berbagai surat resmi serta dokumen administrasi yang ditandatangani oleh dia selaku ketua terpilih tanpa ada keberatan dari pihak DPP.

Proses Musda berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
DPP Perbasi menerima semua dokumen resmi yang dikirimkan.
Perwakilan DPP dan KONI Jawa Barat hadir saat pemilihan.
Program-program organisasi yang telah dijalankan menunjukkan efektivitas kepengurusan baru.
Keberatan tidak diajukan saat dokumen diterima oleh DPP.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat Musda berlangsung, perwakilan dari DPP Perbasi dan KONI Jawa Barat juga menyaksikan proses pemilihan secara langsung. “Dokumen resmi yang kami kirimkan telah diterima tanpa ada keberatan, sehingga secara tidak langsung menunjukkan pengakuan terhadap hasil Musda,” jelasnya.