Perlindungan anak merupakan isu yang semakin mendesak di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Di Kalimantan Utara (Kaltara), aktivis perempuan seperti Norjannah menilai bahwa langkah pemerintah dalam membatasi akses anak di bawah 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi adalah sebuah keputusan yang sangat penting dan mendesak. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial dan konten yang tidak pantas menjadi semakin nyata.
Pentingnya Pembatasan Akses Digital bagi Anak
Norjannah menegaskan bahwa peraturan baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 adalah langkah yang sangat positif. “Saya melihat ini sebagai langkah positif dan sangat dibutuhkan,” ujarnya melalui pesan singkat pada hari Minggu (29 Maret). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam rangka perlindungan anak.
Di Kaltara, terutama di daerah seperti Kabupaten Bulungan, Norjannah menyoroti kenyataan bahwa anak-anak semakin terekspos pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Konten kekerasan, pornografi, dan eksploitasi digital menjadi ancaman serius yang dapat merusak masa depan anak-anak tersebut.
Dampak Negatif Konten Digital
Eksposur terhadap konten berbahaya ini berdampak pada kesehatan psikologis anak, terutama bagi anak perempuan yang lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender online. “Pembatasan usia ini bukan sekadar soal larangan, tetapi lebih kepada melindungi fase tumbuh kembang anak,” tegas Norjannah, yang aktif dalam berbagai organisasi yang berfokus pada perlindungan anak dan lingkungan.
Di usia di bawah 16 tahun, anak-anak sedang berada dalam tahap pembentukan identitas. Mereka perlu memiliki ruang aman dari tekanan media sosial yang dapat menyebabkan body shaming, cyberbullying, dan standar hidup yang tidak realistis. Oleh karena itu, pembatasan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental mereka.
Pentingnya Edukasi dan Literasi Digital
Namun, Norjannah menekankan bahwa penerapan pembatasan ini harus disertai dengan edukasi yang baik untuk orang tua dan penguatan literasi digital. Tanpa dukungan yang memadai, aturan ini berpotensi menjadi sekadar formalitas belaka.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan sanksi kepada platform digital yang melanggar ketentuan. “Selama ini, perusahaan teknologi seringkali lepas dari tanggung jawab sosial, padahal mereka memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak,” tambahnya.
Keberpihakan Negara terhadap Perlindungan Anak
Menurut Norjannah, pembatasan terhadap platform berisiko tinggi dan penegakan sanksi bagi pelanggar menunjukkan bahwa negara lebih berpihak pada perlindungan anak, bukan pada kepentingan industri digital semata. Namun, ia juga mengingatkan agar daerah seperti Kaltara tidak tertinggal dalam hal pengawasan dan implementasi kebijakan ini.
“Infrastruktur, pengawasan lokal, dan kapasitas sumber daya manusia perlu diperkuat agar aturan ini tidak hanya diterapkan di kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa,” harapnya.
Manfaat Pembatasan dalam Membangun Relasi Keluarga
Norjannah juga menekankan bahwa manfaat dari pembatasan ini sangat signifikan dalam membangun kembali relasi yang sehat dalam keluarga. Pembatasan akses digital tidak hanya berdampak positif bagi anak, tetapi juga bagi orang tua.
Anak-anak akan mendapatkan ruang untuk berkembang secara alami, tanpa tekanan untuk mendapatkan validasi dari media sosial. Mereka dapat lebih fokus pada pembentukan karakter, empati, dan kemampuan sosial yang nyata, serta terhindar dari eksploitasi digital dan kekerasan berbasis online.
Pentingnya Peran Aktif Semua Pihak
Perlindungan anak di Kaltara memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Tanpa dukungan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, tujuan untuk melindungi anak-anak dari ancaman digital akan sulit tercapai.
- Peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi penggunaan teknologi oleh anak.
- Pentingnya edukasi literasi digital bagi anak dan orang tua.
- Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.
- Pengembangan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
- Penegakan sanksi yang tegas bagi pelanggaran peraturan perlindungan anak.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan anak di Kaltara dapat ditingkatkan secara signifikan. Kesadaran kolektif untuk menjaga generasi muda dari dampak negatif dunia maya akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah ini.
➡️ Baca Juga: Program Ramadan DPD BKPRMI Sukses Gelar Kegiatan Bersama Anak Yatim – Video
➡️ Baca Juga: 4 Contoh Sambutan Tuan Rumah Bahasa Jawa Singkat & Sopan