Jakarta – Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan evaluasi mendalam setelah keputusan untuk mengalihkan penahanan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, secara sembunyi-sembunyi. Boyamin menegaskan bahwa tindakan ini berpotensi menimbulkan kekecewaan di masyarakat dan dapat merusak integritas sistem penegakan hukum serta upaya pemberantasan korupsi. “KPK harus memperbaiki diri dengan kembali menahan Yaqut agar publik tidak merasa tertipu, karena ini bisa merusak kepercayaan terhadap lembaga tersebut,” ujarnya.
Kasus Penahanan yang Kontroversial
Boyamin menjelaskan bahwa pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas ini merupakan sebuah langkah yang jarang terjadi dalam sejarah KPK yang telah berdiri sejak 2003. Ia menyebut tindakan ini sebagai suatu rekor yang tidak baik dan layak dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). “Selamat kepada KPK yang telah menciptakan rekor baru, karena ini pertama kalinya mereka melakukan pengalihan penahanan secara tersembunyi,” tambahnya.
Tindakan KPK ini sontak mengejutkan publik dan menimbulkan rasa ketidakpuasan. Boyamin menjelaskan, “Ini sangat mengecewakan karena dilakukan tanpa transparansi. Masyarakat baru mengetahui informasi ini setelah ada pemberitaan dari istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel, dan keluhan dari tahanan lainnya.” Ia menambahkan bahwa pengalihan tersebut terkuak hanya setelah ada protes dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Pandangan Boyamin tentang Transparansi KPK
Menurut Boyamin, seharusnya KPK lebih terbuka mengenai alasan di balik pengalihan penahanan tersebut. “Jika mereka mengumumkan ini sejak awal, tidak akan ada masalah. Namun, pengalihan ini dilakukan secara diam-diam dan alasan yang diberikan, yakni adanya pemeriksaan tambahan, terasa tidak konsisten,” terangnya.
- Penahanan Yaqut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- Rekor pengalihan penahanan pertama kali dalam sejarah KPK.
- KPK perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada publik.
- Protes datang dari berbagai pihak, termasuk tahanan lain.
- Alasan pengalihan penahanan dianggap tidak konsisten.
Boyamin menekankan bahwa tindakan KPK ini dapat menciptakan preseden buruk di mana tahanan lainnya mungkin juga akan menuntut perlakuan yang sama. “Jika mereka tidak mendapatkan keistimewaan yang sama, ini akan menimbulkan diskriminasi di antara tahanan,” tuturnya. Ia mengingatkan bahwa selama ini, penahanan oleh KPK adalah suatu hal yang tidak bisa diubah-ubah dengan mudah. “Sekarang ini, jika ada yang bisa diubah, masyarakat akan mulai bertanya-tanya apakah ada tekanan yang mendasarinya,” imbuhnya.
Implikasi Hukum dan Etika
Boyamin juga mengkritik penjelasan dari juru bicara KPK yang menyatakan bahwa pengalihan penahanan adalah kewenangan penyidik. “Ini adalah pernyataan yang kurang tepat. KPK memiliki pimpinan yang seharusnya memberikan izin untuk setiap keputusan penting,” jelasnya. Ia mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar hanya diambil oleh penyidik atau jika ada otorisasi dari pimpinan KPK. “Jika ini hanya keputusan penyidik tanpa persetujuan pimpinan, maka itu akan semakin memperburuk situasi KPK,” tegasnya.
Pentingnya Tindakan Kembali
Boyamin mengusulkan bahwa KPK harus segera melakukan penahanan kembali terhadap Yaqut Cholil Qoumas. “Jika ada kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan, maka seharusnya ia dirawat di rumah sakit, bukan diberikan izin untuk tinggal di rumah,” katanya. Selain itu, ia juga meminta Dewan Pengawas KPK untuk bertindak cepat dalam menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik ini tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
- Penahanan kembali harus segera dilakukan oleh KPK.
- Jika sakit, tahanan harus dirawat di rumah sakit.
- Dewan Pengawas perlu bertindak proaktif.
- Pengalihan penahanan dapat menimbulkan dugaan pelanggaran kode etik.
- KPK harus menjaga integritas dan kepercayaan publik.
MAKI berencana untuk mengajukan gugatan praperadilan jika penanganan kasus dugaan korupsi terkait penambahan kuota haji tahun 2024 tidak ditangani dengan serius. Boyamin menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, ada ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penundaan yang tidak sah dapat menjadi objek praperadilan. “Ini adalah indikasi bahwa pengalihan penahanan ini berpotensi menyebabkan penundaan dalam proses hukum,” ujarnya.
Boyamin mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak segera dituntaskan, mereka akan membawa masalah ini ke pengadilan melalui gugatan praperadilan. “Jika pengalihan penahanan tidak dibatalkan dan kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan, maka kami tidak segan-segan untuk mengambil langkah hukum,” tandasnya.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Situasi ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, terutama di institusi seperti KPK yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai setiap langkah yang diambil oleh lembaga ini. Harapan ke depan adalah agar KPK dapat kembali ke jalur yang benar, dengan menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa setiap tindakan mereka tidak hanya adil, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
➡️ Baca Juga: Sun Life Syariah: 5 Strategi Memulihkan Kesehatan dan Kesiapan Finansial Keluarga Setelah Lebaran
➡️ Baca Juga: Pertamina Jamin Ketersediaan Stok BBM dan LPG Aman untuk Idulfitri 2026
