Jakarta – Di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan aktif dalam mendukung program swasembada pangan. Dukungan ini diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan pertanian yang menyentuh masyarakat secara langsung. Penyuluh pertanian memiliki peran krusial sebagai ujung tombak dalam melaksanakan program ini, yang merupakan salah satu prioritas penting dari Presiden Prabowo Subianto.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Senin, 12 Oktober 2026. Kesepakatan ini ditandatangani di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. SEB ini mengatur pengelolaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penyuluhan pertanian, yang menjadi fondasi untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam keterangan persnya, Mendagri menekankan bahwa Kementerian Pertanian sangat memerlukan dukungan dari tenaga penyuluh di lapangan untuk melaksanakan berbagai kebijakan di sektor pertanian. Kerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang terjun langsung ke masyarakat menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Pentingnya Tenaga Penyuluh di Lapangan
Mendagri menegaskan, “Masalah yang dihadapi adalah kebutuhan akan pasukan di lapangan. Selama ini, Menteri Pertanian telah bekerja sama dengan PPL untuk mendukung program-program yang ada.” Penyuluh pertanian ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di tingkat masyarakat, sehingga peran mereka sangat krusial dalam mencapai swasembada pangan.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pendayagunaan Penyuluh Pertanian untuk Percepatan Swasembada Pangan, posisi penyuluh pertanian kini berada di bawah Kementerian Pertanian. Perubahan struktur ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program swasembada pangan hingga ke daerah.
Peran Balai Penyuluh Pertanian
Mendagri juga menekankan pentingnya keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai tempat kerja penyuluh di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi operasional BPP agar program penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan efektif.
- Dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Penganggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD)
- Mekanisme penganggaran lainnya
Melalui dukungan ini, diharapkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dapat berfungsi secara optimal, memberikan dukungan yang signifikan bagi kegiatan para penyuluh di lapangan. Mendagri menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendukung kebijakan Menteri Pertanian.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Swasembada Pangan
Selain dukungan operasional dari pemerintah daerah, Kementerian Pertanian juga berkomitmen untuk memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan swasembada pangan tidak hanya terbatas pada perencanaan, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari puluhan ribu penyuluh pertanian. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian yang bekerja dengan dukungan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pemeliharaan Fasilitas BPP
Mentan memastikan bahwa pihaknya siap untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas BPP yang rusak agar dapat berfungsi secara maksimal. Untuk mempercepat proses perbaikan, Kementerian Pertanian akan melakukan penyesuaian anggaran atau refocusing guna mendukung perbaikan sarana penyuluhan.
“Kami akan langsung melakukan refocusing anggaran tahun ini. Jika memungkinkan, dua bulan ke depan perbaikan fasilitas yang rusak berat dapat diselesaikan. Insya Allah, tahun depan semuanya sudah selesai,” ungkap Mentan, menekankan pentingnya BPP sebagai tempat bagi penyuluh pertanian untuk bernaung.
Fasilitas yang Memadai untuk Penyuluh Pertanian
Perbaikan fasilitas BPP diharapkan dapat menyediakan tempat kerja yang layak bagi penyuluh pertanian dalam mendampingi masyarakat. Ketersediaan sarana yang memadai menjadi salah satu faktor penentu kelancaran koordinasi dan pelaksanaan program pertanian di tingkat kecamatan.
Pada kesempatan yang sama, Mentan juga memberikan apresiasi kepada Mendagri atas upaya menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan selama masa jabatan Mendagri memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, diharapkan program swasembada pangan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Irak Hadapi Penurunan Produksi Minyak Drastis Akibat Konflik Selat Hormuz: Kondisi Krisis Energi Global Meningkat
➡️ Baca Juga: Pemkot Banjarbaru Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Bantaran Sungai
