Dalam sebuah langkah yang menunjukkan ketegangan yang meningkat di Selat Hormuz, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumumkan rencana untuk melakukan pemungutan suara pada hari Selasa, 7 April. Pemungutan suara ini berkaitan dengan resolusi yang telah disesuaikan mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap jalur perairan yang sangat vital ini. Draf resolusi yang sebelumnya lebih tegas berpotensi menghadapi veto dari negara-negara anggota tetap, sehingga mendorong penyesuaian dalam isi dokumen tersebut.
Situasi Terkini di Selat Hormuz
Resolusi yang akan dipungut suarakan ini muncul sebagai respons terhadap blokade yang efektif diterapkan oleh Iran di Selat Hormuz, yang terjadi sejak serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Blokade ini telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan minyak yang sangat penting.
Usulan Resolusi dari Negara-Negara Teluk
Sebelumnya, Bahrain dan negara-negara Teluk yang merupakan penghasil minyak lainnya mengajukan sebuah resolusi yang memberikan mandat tegas bagi negara-negara lain untuk menggunakan kekuatan dalam usaha membuka kembali jalur pelayaran. Namun, keberatan dari beberapa negara yang memiliki hak veto membuat isi dari resolusi tersebut harus dilunakkan secara bertahap.
Proses pemungutan suara yang awalnya dijadwalkan pada akhir pekan lalu telah mengalami beberapa penundaan. Dalam draf terbaru yang diperoleh, Dewan Keamanan PBB menekankan bahwa Iran harus segera menghentikan serangan terhadap kapal-kapal komersial dan segala tindakan yang dapat menghalangi lalu lintas serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Perubahan dalam Isi Resolusi
Dari draf resolusi yang terakhir, alih-alih memberikan izin tegas untuk penggunaan kekuatan, teks tersebut kini lebih mengedepankan dorongan bagi negara-negara untuk berkoordinasi dalam upaya defensif. Koordinasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada keselamatan dan keamanan navigasi, termasuk melalui pengawalan terhadap kapal dagang dan komersial yang beroperasi di wilayah tersebut.
- Menekankan pada tindakan defensif.
- Mendorong koordinasi internasional.
- Menegaskan pentingnya keselamatan navigasi.
- Melarang gangguan terhadap jalur pelayaran global.
- Menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.
Waktu Pemungutan Suara dan Ancaman dari AS
Pemungutan suara ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.00 waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum tenggat yang ditetapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Tenggat ini memberikan tekanan kepada Iran untuk mencapai kesepakatan sebelum menghadapi potensi serangan terhadap infrastruktur strategis di negara tersebut.
Kekhawatiran PBB terhadap Infrastruktur Sipil
Dalam konteks ini, PBB juga menyampaikan keprihatinan mengenai potensi serangan terhadap infrastruktur sipil. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa tindakan semacam itu jelas melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima.
Dujarric menyatakan, “Kami sangat terkejut dengan retorika yang muncul di media sosial yang mengancam serangan AS terhadap fasilitas seperti pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya jika Iran gagal mencapai kesepakatan.” Dia menambahkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional.
Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menegaskan bahwa fasilitas sipil, terutama yang terkait dengan sektor energi, tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam kondisi apa pun. Dujarric juga mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional melarang tindakan yang berpotensi menimbulkan korban sipil yang besar, meskipun fasilitas tersebut dianggap memiliki nilai strategis.
“Sekali lagi, Sekjen PBB menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk mengakhiri konflik. Tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan konflik internasional secara damai,” ujar Dujarric, menegaskan komitmen PBB untuk mendorong resolusi damai dalam situasi yang sedang berkembang ini.
➡️ Baca Juga: GAIKINDO Tegaskan Relevansi Aturan PPnBM Mobil bagi Kendaraan Pekerja Saat Ini
➡️ Baca Juga: Persiapkan Libur Lebaran: 6 Komponen Motor yang Harus Diperiksa Sebelum Perjalanan Jauh
