Banten Lindungi 587 Ribu Pekerja Rentan dengan Perluasan Program ke Desa dan Kelurahan 2027

Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya memastikan pembangunan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, mereka berusaha melindungi pekerja rentan yang sering kali terabaikan dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan yang ada.

Perluasan Program Perlindungan Pekerja Rentan

Melalui inisiatif yang dikenal dengan nama Banten Ramah, Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa perlindungan bagi pekerja rentan akan diperluas. Hingga saat ini, sebanyak 587.670 pekerja di Banten telah mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Strategi ini disampaikan oleh Andra Soni dalam acara Wawancara Nasional Jamsostek Award yang diadakan di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan dalam membiayai perlindungan sosial mereka sendiri.

Komitmen Terhadap Perlindungan Sosial

“Bagi kami, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar angka kepesertaan. Ini adalah komitmen untuk memastikan setiap pekerja, apa pun statusnya, memiliki perlindungan ketika risiko datang,” ungkap Andra Soni. Ia menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi.

Pentingnya perlindungan ini terletak pada kenyataan bahwa pekerja dan keluarga mereka memerlukan jaminan ketika menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti kecelakaan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Dengan memberikan perlindungan, Pemprov Banten berupaya menciptakan jaring pengaman bagi masyarakatnya.

Data dan Kebijakan Terkait Perlindungan Pekerja

Menurut data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan per 30 September 2026, dari total 5.383.323 pekerja yang terdaftar dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sebanyak 2.896.676 pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yang setara dengan 53,81 persen. Komitmen ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program Perlindungan untuk Pekerja Rentan

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemprov Banten melalui Banten Ramah adalah pelaksanaan program perlindungan untuk 100 pekerja rentan per desa. Pada tahun 2026, program ini menargetkan 1.238 desa di seluruh Provinsi Banten, dengan potensi penerima mencapai 123.800 pekerja.

Hingga akhir September 2026, sebanyak 15 desa telah terdaftar dalam program ini, dengan total 1.500 pekerja yang telah terlindungi. Selain itu, 371 desa lainnya dengan potensi 37.100 pekerja sedang dalam proses implementasi yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Kelompok Sasaran dan Sektor Pekerjaan

Kelompok sasaran program perlindungan ini mencakup berbagai sektor pekerjaan, antara lain:

Dari total potensi 1.833.809 pekerja rentan yang masuk dalam kelompok Desil 1-5 di Banten, sebanyak 587.670 pekerja, atau 32,05 persen, telah berhasil mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan dari APBD. Intervensi untuk memperluas perlindungan ini diprioritaskan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.

Pengembangan dan Rencana Ke Depan

Andra Soni juga mengungkapkan bahwa Pemprov Banten tengah merencanakan pengembangan lebih lanjut dari program Banten Ramah pada tahun 2027. Dalam rencana ini, skema perlindungan 100 pekerja rentan per desa akan dijadikan program wajib bagi semua 1.238 desa yang ada. Selain itu, perluasan program ini juga direncanakan untuk menjangkau kawasan perkotaan, dengan skema yang sama untuk 314 kelurahan.

Strategi Pendukung Kebijakan

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemprov Banten berencana untuk membentuk Forum Akselerasi UCJ, yang akan berfungsi sebagai ruang koordinasi permanen antara berbagai pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, strategi lain yang akan diterapkan meliputi perlindungan bagi pekerja rentan yang berada di bawah binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), intervensi berdasarkan kesenjangan cakupan dan kapasitas fiskal, serta peningkatan kepatuhan kepesertaan dari perusahaan di sektor konstruksi maupun non-konstruksi.

Inovasi dalam Tata Kelola dan Pembayaran

Dari sisi tata kelola, Pemprov Banten juga merencanakan penerapan mekanisme intercept payment, yaitu pembayaran langsung dari pemerintah provinsi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi sasaran anggaran, mempercepat proses pembayaran, dan menjamin kesinambungan perlindungan bagi pekerja.

Dengan serangkaian langkah strategis ini, Pemprov Banten menunjukkan komitmennya untuk terus melindungi pekerja rentan, memastikan bahwa mereka tidak hanya terlindungi secara formal, tetapi juga mendapatkan akses yang lebih baik terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Banten.

➡️ Baca Juga: Pelajari Pengujian Perangkat Lunak untuk Meningkatkan Kualitas Produk Digital Anda

➡️ Baca Juga: Imigrasi Soetta Tindak Tegas 23 WNI Terindikasi Terlibat Haji Ilegal

Exit mobile version