forum kepala daerah Gubernur Lampung Pemprov Lampung Provinsi Rahmat Mirzani Djausal rapat koordinasi

Rakor Forum Kepala Daerah 2026: Gubernur Mirza Soroti Poin Penting untuk Kemajuan Daerah

0 3 minutes read

Pada tanggal 9 Maret 2026, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memimpin Rapat Koordinasi Forum Kepala Daerah yang diadakan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Pertemuan ini merupakan momentum penting bagi para pemimpin daerah untuk membahas berbagai isu strategis yang dapat mendukung kemajuan Provinsi Lampung.

Partisipasi yang Luas dalam Rakor Forum Kepala Daerah 2026

Rakor Forum Kepala Daerah 2026 dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung atau perwakilannya. Acara ini juga melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan berbagai jajaran Pemerintah Daerah, menunjukkan komitmen yang kuat untuk kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Transformasi Arsitektur Keuangan Daerah

Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza menyoroti krusialnya transformasi arsitektur keuangan daerah bagi seluruh kepala daerah di wilayah Lampung. Menurutnya, ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Kita tidak lagi bisa sekadar bergantung pada dana transfer; kita dituntut untuk mulai berdiri melalui kemandirian fiskal,” tuturnya.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Digitalisasi

Gubernur Mirza juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini harus berfokus pada digitalisasi. Ia menekankan bahwa pendekatan ini tidak boleh membebani masyarakat, melainkan mempermudah mereka.

Ia memberikan contoh keberhasilan beberapa daerah yang mampu meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan melalui penerapan sistem pembayaran digital, seperti QRIS, pada retribusi pasar. Digitalisasi, menurutnya, adalah alat yang paling efektif untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Pergeseran Paradigma Belanja Daerah

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menginstruksikan agar terdapat pergeseran dalam paradigma belanja daerah. Dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi lebih fokus pada kualitas belanja. “Setiap rupiah dalam APBD diharapkan memiliki multiplier effect yang nyata bagi ekonomi lokal,” ujarnya.

“Efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara sembarangan, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Inovasi dalam Ekosistem Investasi

Gubernur Mirza menegaskan perlunya inovasi dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih baik. Ia menyatakan bahwa menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah langkah penting agar sektor riil dapat tumbuh, yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

Integrasi Program Strategis ke Tingkat Desa

Selanjutnya, Gubernur Mirza meminta agar program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat diintegrasikan hingga ke tingkat desa. Tujuannya, agar manfaat dari program pemerintah pusat dan provinsi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hal ini bertujuan agar perputaran ekonomi dari program pemerintah pusat dan provinsi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” paparnya. Integrasi program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal.

Inovasi dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi

Menutup arahannya, Gubernur Mirza mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan terobosan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi. Ia menekankan pentingnya mempertajam sasaran belanja agar benar-benar produktif dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.

Laporan Eksekutif Daerah dari BPKP

Di tengah pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung. Laporan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, kepada Gubernur Lampung.

LED tersebut berisi hasil pengawasan BPKP terhadap pelaksanaan program pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah di wilayah Lampung selama Semester II Tahun 2025. Dalam pemaparannya, Agus Setiyawan menyampaikan sejumlah hasil pengawasan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Memperkuat Kolaborasi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Pengawasan. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung.

Dengan berbagai inisiatif dan komitmen yang diungkapkan Gubernur Mirza, diharapkan Provinsi Lampung dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Transformasi ini diharapkan akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.