Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, pengalihan anggaran dari program jumbo menjadi langkah strategis untuk menjaga fleksibilitas fiskal. Dengan mengalihkan alokasi belanja ke sektor-sektor yang lebih berdampak, pemerintah dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Pentingnya Pengalihan Anggaran untuk Fleksibilitas Fiskal
Pengalihan anggaran dari program jumbo menjadi suatu langkah yang rasional dalam menciptakan ruang fiskal yang lebih adaptif terhadap berbagai gejolak, terutama ketika risiko eksternal dapat menggerus kemampuan belanja negara. Tanpa adanya relokasi anggaran, beban fiskal dapat semakin meningkat akibat bertambahnya kebutuhan pembiayaan di tengah potensi penurunan penerimaan, yang dapat membatasi fleksibilitas pemerintah dalam merespons perlambatan ekonomi.
Oleh karena itu, realokasi belanja perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak positif yang signifikan, seperti perlindungan sosial, subsidi yang tepat sasaran, serta dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Program Jumbo dan Risiko Anggaran
Esther Sri Astuti, seorang pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, menekankan perlunya pemerintah untuk mengevaluasi kembali fokus pada program-program besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program-program ini cenderung menyerap anggaran yang besar dan berisiko mengalami kebocoran serta mark up.
“MBG sebaiknya lebih difokuskan pada daerah-daerah yang mengalami stunting, dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala,” ungkap Esther saat berbicara kepada media baru-baru ini.
Prioritas Anggaran yang Lebih Efektif
Menurut Esther, anggaran besar yang saat ini dialokasikan untuk program-program tersebut sebaiknya dialihkan ke inisiatif yang lebih berdampak luas. Ini termasuk penguatan swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses pendidikan gratis yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, perbaikan kesejahteraan guru juga perlu mendapatkan perhatian lebih.
Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian—mulai dari penyediaan bibit unggul, subsidi pupuk, pelatihan untuk para petani, hingga penerapan teknologi modern—dinilai sebagai langkah yang lebih strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Di samping itu, pentingnya insentif untuk penggunaan energi terbarukan dan transisi dari energi fosil juga menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
Urgensi Keswadayaan dan Gotong Royong
Awan Santosa, seorang peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, menyatakan bahwa situasi krisis geopolitik global saat ini menuntut adanya keswadayaan dan kolektivitas dalam berbagai bidang, khususnya di sektor pangan dan energi sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional.
“Langkah darurat dan antisipasi terhadap perubahan situasi geopolitik global sangat diperlukan. Ini termasuk melakukan moratorium terhadap kebijakan dan program yang menghabiskan banyak anggaran, seperti MBG. Program tersebut seharusnya lebih difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin saja,” papar Awan.
Menghadapi Tekanan Ekonomi Global
Menurut Awan, ruang fiskal yang tersedia seharusnya diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga, terutama akibat lonjakan harga minyak global. Selain itu, alokasi anggaran juga perlu diperkuat untuk penciptaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dampak dari gejolak eksternal tidak semakin memperlemah kondisi ekonomi domestik.
Langkah-langkah Antisipasi dari Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan delapan langkah untuk merespons gejolak politik global. Langkah-langkah ini berfokus pada efisiensi anggaran dan penguatan ketahanan ekonomi.
Salah satu langkah utama adalah melakukan refocusing belanja dari pos-pos yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Belanja harus diarahkan ke program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk rehabilitasi bencana. Potensi realokasi anggaran ini diperkirakan dapat mencapai antara 121,2 hingga 130,2 triliun rupiah.
Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, untuk mengoptimalkan program MBG, pemerintah merencanakan pengaturan distribusi makanan selama lima hari dalam seminggu. Hal ini mencakup pengecualian untuk wilayah dan kelompok tertentu, yang diperkirakan dapat menghemat sekitar 20 triliun rupiah.
Dengan langkah-langkah yang terencana dan fokus pada program-program yang lebih berdampak, diharapkan pemerintah dapat menciptakan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Langkah ini tidak hanya akan membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, pengalihan anggaran dari program jumbo ke sektor-sektor yang lebih strategis dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Tiket Presale Avenged Sevenfold Ludes Dalam Sekejap Karena Antusiasme Fans yang Tinggi
➡️ Baca Juga: Keraton Kasepuhan Cirebon: Eksplorasi Warisan Sejarah dan Perpaduan Budaya yang Menarik
